Disini akan kita pelajari ihwal materi IPS, khususnya kelas VIII . Mungkin anda sekalian kadang merasa pusing ihwal materi IPS yang begitu banyaknya . tapi berdasarkan saya untuk materi IPS Saya sukai. apalagi ihwal materi zaman dulu ihwal sejarah sejarah berdirinya bangsa Indonesia. alasannya ialah kita sebagai warga Indonesia harus mengetahui ihwal sejarah Negara kita sendiri.
Walaupun kita tidak ikut berperang melawan penjajang untuk membantu kemerdekaan Indonesia. layaknya kita tau ihwal sejarah kemerdekaan dan sejarah sehabis kemerdekaan negara kita. pribadi aja kita bahas disini ihwal Materi IPS Khususnya untuk Kelas VIII.
1. Bab 10
Selain akad itu, Jepang ingin membangun Asia Timur Raya dan juga Jepang akan membebaskan bangsa Asia dari belenggu penjajahan Eropa. Sebagai realisasinya, Letjen Kumakici Harada mengusulkan membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/Dokuritsu Junbi Coosakai). BPUPKI didirikan pada 1 Maret 1945. Upacara pelantikan anggota BPUPKI dilakukan di gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon Jakarta (sekarang gedung Departemen Luar Negeri). Ikut hadir dalam upacara pelantikan tersebut ialah Jenderal Itagaki dan Letnan Jenderal Nagano.
BPUPKI mempunyai anggota sebanyak 67 orang bangsa Indonesia ditambah 7 orang dari golongan Jepang. BPUPKI diketuai oleh dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dan dibantu oleh dua orang ketua muda yaitu R.P. Suroso dan Ichibangse dari Jepang. Selama masa tugasnya, BPUPKI mengadakan sidang dua kali yaitu:
- Sidang pertama tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, membicarakan mengenai dasar negara. Pada tanggal 29 Mei Mr. Mohammad Yamin mengajukan lima rancangandasar negara Indonesia Merdeka yang disebutnya Lima Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia.
- Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Supomo mengajukan lima rancangan dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengajukan lima rancangan dasar negara Indonesia Merdeka, dimana di dalamnya ada konsep Internasionalsme. Setelah sidang resmi pertama, ada masa reses hingga tanggal 10 Juli 1945.
- Pada masa reses itu, diselenggarakan sidang tidak resmi yang membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI. Selanjutnya dibuat panitia kecil yang beranggotakan Sembilan orang, sehingga dikenal dengan nama Panitia sembilan. Anggota Panitia sembilan yaitu:
Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan bersidang dan menghasilkan keputusan-keputusan berikut:
- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya.
- Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Persatuan Indonesia.
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kecerdikan dalam permusyawaratan atau perwakilan.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Sidang kedua tanggal 10 – 16 Juli 1945, membahas rancangan undang-undang dasar (UUD), yang diserahkan kepada Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini menyetujui Piagam Jakarta sebagai inti pembukaan UUD. Selain itu juga dibuat panitia kecil Perancang Undang-Undang Dasar 1945 yang diketuai oleh Supomo. Anggota Panitia kecil ialah Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, R.B. Singgih, Sukiman, dan Agus Salim. Berikut ini hasil kerja panitia kecil yang dilaporkan tanggal 14 Juli 1945:
- Pernyataan Indonesia Merdeka.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar (Preambul).
- Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh).
Sidang BPUPKI I:
- Golongan Islam menginginkan Indonesia ditegakkan berdasarkan syariat Islam.
- Golongan Nasionalis yang menginginkan Indonesia ditegakkan berdasarkan paham kebangsaan.
Sidang BPUPKI II:
- memperdebatkan bentuk Negara kerajaan (monarki), negara Islam, negara federal, dan Negara republic, meski balasannya dipilihlah bentuk negara republik.
Sementara itu, keadaan Jepang semakin terjepit sehabis dua kota di Jepang dibom atom oleh Sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom yang dijulukilittle boy dijatuhkan di kota Hiroshima dan menewaskan 129.558 orang. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom atom oleh Sekutu. Akibat kedua kota tersebut dibom, Jepang menjadi tidak berdaya sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang mengalah tanpa syarat kepada Sekutu.
2. Bab 11
Penyerahan Jepang kepada Sekutu menghadapkan para pemimpin Indonesia pada duduk perkara yang cukup berat, yaitu kekosongan kekuasaan(vacuum of power). Jepang masih tetap berkuasa atas Indonesia, sementara pasukan Sekutu yang akan menggantikan mereka belum datang. Adanya kekosongan kekuasaan mengakibatkan munculnya konflik antara golongan muda dan golongan bau tanah mengenai duduk perkara kemerdekaan Indonesia.
Golongan muda menginginkan semoga proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan. Mereka itu antara lain Sukarni, B.M Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Chaerul Saleh. Sedangkan golongan bau tanah menginginkan proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan dulu dengan anggota PPKI. Mereka ialah Ir. Soekarno,
Drs. Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Moh. Yamin, Dr. Buntaran, Dr. Syamsi dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Karena masing-masing mempertahankan alasannya, maka terpaksa golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok, dengan pertimbangan semoga Sukarno-Hatta sama sekali terlepas dari efek dan tekanan Jepang. Mr. Ahmad Subardjo, seorang tokoh golongan bau tanah merasa prihatin atas kondisi bangsanya dan terpanggil untuk mengusahakan semoga proklamasi kemerdekaan sanggup dilaksanakan secepat mungkin.
Untuk tercapainya maksud tersebut, Soekarno Hatta harus segera dibawa ke Jakarta, dengan lebih dulu meyakinkan golongan muda. Sesampai di Jakarta pribadi menuju rumah Laksamana Muda Maeda untuk menyusun Teks Proklamasi. Setelahteks jadi, Soekarno mengusulkan semoga teks ditandatangani oleh seluruh yang hadir. Para cowok tidak mau alasannya ialah sebagian yang hadir ialah anggota PPKI, yang merupakan bentukan Jepang.
Kemudian Sukarni mengusulkan semoga penanda tangan ialah Soekarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan dietujui. Soekarno minta kepada Sayuti Melik untuk mengetik konsep teks proklamasi dengan beberapa perubahan, kemudian ditandatangani oleh Soekarno Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 teks proklamasi kemerdekaan telah dibacakan oleh Ir. Soekarno. Melalui banyak sekali cara dan media, balasannya gosip Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sanggup tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri, meskipun pada kenyataannya belum tepat sebagai suatu negara, pemerintahan yang sah belum dibentuk.
Oleh alasannya ialah itu langkah yang diambil oleh para pemimpin negara melalui PPKI ialah menyusun konstitusi negara dan membentuk alat kelengkapan Negara. Untuk itu PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945. Hasil sidang Pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah:
- Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi.
- Membentuk Komite Nasional (Daerah).
- Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri Negara.
- Pembentukan Komite Nasional
- Membentuk Partai Nasional Indonesia
- Pembentukan Badan Keamanan Rakyat
Kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 ternyata menerima sambutan yang luar biasa di banyak sekali daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Peran cowok sangat penting dalam membuatkan gosip proklamasi kemerdekaa Indonesia. Beberapa kejadian sebagai wujud dukungan rakyat secara impulsif terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia antara lain:
- Pertempuran Lima Hari di Semarang yang dilatarbelakangi oleh penembakan terhadap dr. Karyadi oleh pasukan Jepang ketika sedang meneliti cadangan air minum.
- Insiden di Surabaya terjadi alasannya ialah Belanda mengibarkan bendera Merah Putih Biru di Hotel Yamato.
- Rapat raksasa di Lapangan Ikada pada 19-9-1945, yang mempunyai makna adanya semangat pantang mundur rakyat dalam membela kemerdekaan.
3. Bab 12
Berdasarkan faktor penyebarannya pranata sosial dibedakan menjadi general institutions dan restricted institutions.Berdasarkan fungsinya, pranata sosial dibedakan menjadi cooperative institutionsdan regulative institutions. Macam-macam pranata sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat antara lain pranata keluarga, pranata agama, pranata ekonomi, pranata pendidikan, dan pranata politik.